JAKARTA - Komitmen pemerintah dalam memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin kembali ditegaskan melalui kebijakan Sekolah Rakyat.
Program pendidikan berasrama ini dirancang khusus untuk menjangkau kelompok masyarakat prasejahtera tanpa menerapkan seleksi akademik sebagai syarat masuk. Kementerian Sosial memastikan bahwa latar belakang ekonomi menjadi pertimbangan utama dalam perekrutan peserta didik, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memuliakan masyarakat miskin dan rentan.
Pendekatan tersebut diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan struktural dengan memberikan kesempatan pendidikan yang setara bagi anak-anak yang selama ini terhambat kondisi sosial dan ekonomi. Sekolah Rakyat bukan sekadar institusi pendidikan formal, melainkan bagian dari strategi jangka panjang pemerintah dalam membangun sumber daya manusia dari kelompok paling bawah.
Perekrutan Berbasis Verifikasi Kemiskinan
Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menegaskan bahwa proses penerimaan siswa Sekolah Rakyat tidak melibatkan tes akademik sebagaimana sekolah pada umumnya. Seleksi dilakukan melalui pemenuhan persyaratan administrasi dan verifikasi lapangan untuk memastikan calon siswa benar-benar berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin.
“Tidak ada seleksi akademis. Pokoknya ini orang miskin. Kalau mereka miskin layak masuk Sekolah Rakyat, kalau (mereka) sakit, Kemensos harus obati mereka, kalau sudah sembuh masukkan ke Sekolah Rakyat,” kata Agus Jabo Priyono.
Penegasan tersebut disampaikan Agus dalam audiensi bersama Ketua DPRD Brebes Mohkhammad Taufiq dan Wakil Ketua I DPRD Brebes Iqbal Tanjung di Kantor Kementerian Sosial. Ia menjelaskan bahwa pendekatan ini dilakukan untuk memastikan Sekolah Rakyat tepat sasaran dan tidak dinikmati oleh kelompok yang sebenarnya mampu secara ekonomi.
Mengacu Data DTSEN dan Bebas Titipan
Dalam pelaksanaannya, Kemensos menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai rujukan utama. Anak-anak yang menjadi sasaran berasal dari keluarga pada desil 1 dan desil 2, yakni kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah.
Agus menegaskan bahwa proses seleksi tidak boleh diwarnai kepentingan tertentu maupun praktik nepotisme. Kebijakan ini merupakan implementasi langsung dari arahan Presiden Prabowo Subianto agar seluruh proses perekrutan berlangsung transparan dan adil.
“Pak Ketua tidak boleh titip, Pak Wakil Ketua enggak boleh titip, saya juga enggak boleh titip. Tetapi kalau di lingkugan njenengan ternyata banyak orang miskin, silakan diusulkan. Nanti yang menentukan Kemensos. Begitu data masuk kita cek lapangan benar enggak ini, itu lho,” jelas Agus.
Menurutnya, usulan dari daerah tetap diperlukan, namun keputusan akhir tetap berada di tangan Kemensos setelah melalui verifikasi faktual di lapangan.
Fasilitas Lengkap dan Pendidikan Berasrama
Sekolah Rakyat dirancang sebagai sekolah berasrama yang mencakup jenjang SD, SMP, dan SMA dengan fasilitas yang lengkap. Setiap sekolah dilengkapi ruang kelas, perpustakaan, lapangan olahraga, serta penyediaan makan bergizi tiga kali sehari bagi seluruh siswa.
Selain itu, setiap peserta didik mendapatkan delapan set seragam dan fasilitas laptop untuk menunjang proses pembelajaran. Konsep ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mendukung perkembangan akademik maupun karakter siswa.
Hingga saat ini, Sekolah Rakyat rintisan telah berdiri di 166 titik dengan total 15.954 siswa dari berbagai jenjang pendidikan. Program ini juga didukung oleh 2.218 guru serta 4.889 tenaga kependidikan. Sementara itu, pembangunan Sekolah Rakyat permanen tengah berlangsung di 104 titik dan ditargetkan mulai beroperasi pada 2026.
Prioritaskan Sumber Daya Lokal
Kemensos juga menekankan pentingnya keterlibatan daerah dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Agus menegaskan bahwa siswa, guru, hingga kepala sekolah akan diprioritaskan berasal dari wilayah setempat.
“Kalau itu di Brebes, siswanya harus dari Brebes. dari desil 1 dan 2. Terus guru-gurunya juga kita prioritaskan dari Brebes, termasuk kepala sekolahnya kita prioritaskan dari Brebes. Jadi karena nanti masing-masing kota, kabupaten punya sendiri,” kata dia.
Pendekatan ini diharapkan tidak hanya memberikan manfaat pendidikan, tetapi juga menggerakkan partisipasi masyarakat dan memperkuat rasa kepemilikan daerah terhadap program Sekolah Rakyat.
Pendampingan Lanjutan hingga Dunia Kerja
Sekolah Rakyat tidak berhenti pada pendidikan formal semata. Kemensos menyiapkan pendampingan lanjutan bagi para lulusan, baik yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi maupun langsung memasuki dunia kerja. Untuk mendukung hal tersebut, Kemensos telah menjalin kerja sama lintas kementerian, termasuk dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Kementerian Tenaga Kerja, serta BP2MI.
“Jadi, kalau misalkan sudah lulus SMA, kemudian mereka belum mau melanjutkan ke perguruan tinggi, mereka (dapat langsung) bekerja supaya menggraduasi orang tuanya. Kita hanya mengantarkan saja mereka lulus SMA harus sekolah atau kerja,” kata Agus.
Dukungan terhadap program ini juga datang dari daerah. Wakil Ketua I DPRD Brebes Iqbal Tanjung menyatakan kesiapan pihaknya untuk mendukung penyelenggaraan Sekolah Rakyat di Brebes.
“Harapan kami dengan adanya Sekolah Rakyat ini, anak-anak yang tidak mampu, dan punya potensi bisa dikembangkan lebih baik. Kita di DPRD konsultasi lebih lanjut terkait program Sekolah Rakyat,” ujarnya.
Dengan konsep inklusif dan berbasis kebutuhan masyarakat miskin, Sekolah Rakyat diharapkan menjadi instrumen strategis dalam memperluas akses pendidikan sekaligus meningkatkan mobilitas sosial generasi muda Indonesia.